Pelaksanaan Sita dan Eksekusi

Monday, 18 January 2010 11:07 |

*Pelaksanaan Sita dan Eksekusi

Oleh : Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA.

I. PENDAHULUAN

Pengadilan oleh Undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Badan-badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama diatur keberadaannya dan kewenangannya berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006. Pada pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.[1]

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa tugas pokok peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, tentu perkara-perkara tersebut adalah yang menjadi kompetensi sebagaimana yang diamanatkah oleh undang-undang.[2] Setiap perkara yang diproses sampai kepada dijatuhkannya putusan adalah dalam rangka memberikan pelayanan hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sudah jelas bahwa para pihak yang berperkara dalam menuntut haknya mengharapkan sampai penyelesaian dan tuntas, artinya apa yang menjadi haknya dapat diperolehnya dan dikuasainya serta mendapat kepastian hukum.Sangat mungkin terjadi pihak penggugat dalam hal menuntut sesuatu hak pada surat gugatannya diajukan tuntutan untuk lebih dahulu melakukan “sita”[3] terhadap sesuatu yang oleh penggugat dikhawatirkan akan terjadi pengalihan atau pengkaburan atas sesuatu benda yang dipersengketakan. Atau juga sesuatu tuntutan yang oleh pengadilan telah diproses sampai kepada dijatuhkannya putusan akan tetapi amar putusan belum dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan yang tetap. Sehingga pihak yang telah ditentukan haknya dalam putusan tentu menginginkan agar putusan tersebut dilaksanakan, untuk itulah oleh peraturan perundang-undangan diatur bagaimana melaksanakan putusan tersebut dengan proses yang disebut eksekusi.Eksekusi adalah “…. Sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu ekseskusi tidak lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hokum acara perdata”. [4]
II. JURUSITA DAN PENYITAANUU No. 7 Tahun 1989 telah menegaskan bahwa peradilan di lingkungan Pengadilan Agama terdapat jabatan fungsional yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita / Jurusita Pengganti. Untuk diangkat menjadi Jurusita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama sedangkan Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.[5]

Tugas Jurusita adalah :

1. Melaksanakan pemanggilan terhadap pihak berperkara, saksi / saksi ahli, pemanggilan untuk teguran, pemanggilan untuk persidangan pengucapan pengikrar talak dan penyitaan.

2. Membantu pelayanan penertiban proses persidangan.

3. Menyampaikan pemberitahuan

4. Menyampaikan salinan gugatan.

5. menjalankan putusan hakim (Eksekusi)[6]

Pada pasal 103 UU No.7 Tahun 1989 tugas Jurusita disebut sebagai limitatif yaitu :

a. melaksanakan semua perintah yang diberikan Ketua sidang b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan UU.c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadiland. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut ketentun pasal 38 UU No. 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama terdapat adanya Jurusita dan Jurusita Pengaganti. Dalam hal permohonan penyitaan yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut tindakan yang pertama dilakukan adalah menjawab permohonan penyitaan tersebut, yakni apakah permohonan penyitaan dikabulkan atau ditolak atau ditangguhkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sesudah mengadakan persidangan untuk pemeriksaan perkara tersebut.Dalam hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan pada R.Bg dikenal adanya 3 jenis penyitaan, yaitu :1. Sita Eksekusi (pasal 208 R.Bg / 197 HIR)2. Sita Revindikatoir (pasal 260 R.Bg / 226 HIR)[7]

3. Sita Konservatoir (pasal 261 R.Bg / 227 HIR).[8]

Selain dari ketiga jenis sita tersebut dikenal pula “sita marital” (maritaal beslaag) yaitu sita yang diletakkan atas perkawinan. Sita Marital diatur dalam pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 Jo pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991).[9] III. SITA EKSEKUSISita eksekusi adalah hal yang penting sekali karena hal ini bersangkut paut dengan masalah pelaksanaan / eksekusi suatu keputusan pengadilan. Dalam hal suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak penggugat sebagai pihak yang menang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama agar putusan tersebut dapat dilaksanakan.Atas permohonan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti memanggil tergugat menghadap untuk mendapat teguran (an manning) supaya memenuhi persyaratan keputusan yang dimohonkan eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 207 R.Bg / 196 HIR.[10] Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pihak tergugat selaku pihak yang ditegur tetap membangkang / tidak melaksanakan bunyi putusan hakim sebagaimana tersebut dalam amar putusan, maka ketua Pengadilan Agama membuat suatu penetapan sita eksekusi yang maksudanya agar dilaksanakan penyitaan barang-barang bergerak milik tergugat dan jika sekiranya tidak mencukupi untuk memenuhi isi putusan tersebut diperbolehkan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak milik tergugat tersebut (lihat pasal 208 R.Bg / 197 HIR).Dalam hal tergugat selaku pihak yang dikalahkan dipanggil menghadap untuk mendapat teguran, tidak datang menghadap maka dalam hal yang demikian harus dianggap telah melaksanakan teguran terhadap tergugat (lihat pasal 208 R.Bg / 197 ayat (1) HIR). Penyitaan eksekusi ini dijalankan oleh Panitera Pengadilan Agama yang apabila berhalangan digantikan dengan seorang yang cakap dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut.Berdasarkan pasal 208 R.Bg / 197 ayat (1) HIR maka perintah untuk melaksanakan eksekusi ini semata-mata oleh Ketua Pengadilan Agama dilakukan adalah karena tergugat tidak melaksanakan putusan yang mengharuskan tergugat untuk membayar sejumlah uang / sesuatu benda kepada penggugat.Penyitaan dilakukan dengan bantuan 2 orang saksi yang ikut menandatangani berita acara penyitaan dan salinan berita acara tersebut. Juga dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak kepunyaan tergugat berupa uang tunai dan surat-surat berharga ataupun barang-barang bergerak kepunyaan tergugat yang berada ditangan orang lain, akan tetapi tidak boleh dijalankan terhadap hewan dan perkakas / peralatan yang sungguh-sungguh berguna bagi tergugat untuk mata pencahariannya sendiri.Setelah penyitaan tersebut selesai dilaksanakan, maka barang-barang yang disita harus diserahkan atau ditinggalkan kepada pemilik, dalam hal ini tergugat, dan Panitera / Jurisita diwajibkan untuk melaporkan penyitaan tersebut kepada Kepala Desa agar barang-barang yang diletakkan dalam sita tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dalam praktek penyitaan, maka sebelum dilakukan penyitaan Panitera / Jurusita terlebih dahulu datang kepada Kepala Desa dengan menyampikan maksud kedatangannya dan meminta bantuan Kepala Desa untuk ikut hadir selama dilaksanakannya penyitaan hingga selesai.Dalam hal terhadap barang-barang tersebut telah diletakkan Sita Konservatoir, maka dengan telah dinyatakannya tindakan Sita Konservatoir itu sah dan berharga dalam suatu putusan yang telah mempunyai hukuman tetap maka sifat Sita Konservatoir tersebut berubah menjadi sita eksekusi sehingga dalam hal demikian tidaklah perlu tindakan Sita Eksekusi. IV. PENUTUPPutusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan memposisikan para pihak pada dua sisi yaitu pihak yang kalah dan pihak yang menang, penggugat dan tergugat masing-masing memungkinkan berada pada salah satu dari kedua hal tersebut. Lazimnya penggugat jika berada pada pihak yang menang sudah pasti menginginkan apa yang menjadi haknya secara hukum dapat dikuasainya, sementara pihak yang dikalahkan dalam hal ini tentunya si tergugat apabila dengan suka rela menyerahkan hak-hak si penggugat maka persoalan menjadi selesai .Jika sebaliknya yakni tergugat tidak menyerahkan dan terus menguasai apa yang menjadi hak penggugat maka disinilah perlunya pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan mana dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.Dalam 10 prinsip peradilan yang dikemukakan oleh Umar sebagai instruksi yang dinamakan “Risalatul qadha” pada point ke 2 dinyatakan “fahamkanlah maksud pengaduan kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata yang benar kepada engkau karena sesungguhnya tidak ada manfaatnya suatu pembicaraan (keputusan) yang tidak dilaksanakan”. Tanjungbalai, 15 Mei 2009 Penulis DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Gemala Dewi (Editor), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Prenada media & Fak.Hukum UI, Jakarta, 2005. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Ed. VII), Liberty, Yogyakarta, 2006. Sudarsono., Kamus Hukum (Edisi Baru Cet. V), Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Cet.V), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta, 1991. -------------------Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Kartini, Jakarta. 2003. -------------------Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Retnowulan Sutanto & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1989. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Hensyah Syahlani, Jurusita Dan Penyitaan Putusan Dan Eksekusi Pada Pengadilan Agama, Dirbinbaperais, Dep. Agama, Jakarta, 1990. Zakwan Daiman (et. al), Pedoman Praktek Penyitaan Pada Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Medan, `1989. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

* Makalah ini disampaikan sebagai bandingan pada diskusi IKAHI (Ikatahn Hakim Indonesia) Cabang Tanjungbalai, Tanggal 15 Mei 2009.
[1] Atas dasar demikian maka Peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena kasus yang menjadi kewenangannya adalah yang terjadi dikalangan umat Islam dan diselesaikan secara hokum Islam sehingga lahir asas “personalitas keislaman”. Oleh M. Yahya Harahap mengemukakan hal itu melihat kepada penjelasan umum angka 2 alinea ketiga terhadap pasal 2 demikian juga pada pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. (Lihat M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama) UU No. 7 Tahun 1989), Kartini, Jakarta, Cet : II, 1993, hal. 37.

[2] Dalam hal ini UU No. 7 Tahun 1989 pasal 49 yang menjelaskan kewenangan absolut Peradilan Agama, dan di sempurnakan kewenangan tersebut dengan UU No. 3 Tahun 2006.

[3] Sita adalah merampas dengan resmi atau menyita barang-barang tertentu dengan resmi atas perintah pihak yang berwajib berasal dari bahasa Belanda : Verbeurdverklaren. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggeris, Aneka Ilmu Semarang Indonesia.1977, hal 773. Oleh Mukti Arto menjelaskan : sita atau beslaag ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat ekseptional, atas permohonan salah satu yang berpihak untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hal 69.

[4] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Jakarta, 1991. hal. 1.

[5] Ketentuan tentang kejurusitaan di atur pada pasal 38 s/d pasal 42 UU No.7 Tahun 1989.

[6] Hensyah Syahlani, Jurusita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan Agama, Dirbinbaperais, Jakarta, 1990 hal. 3.

[7] Kata Revindikatoir berasal dari kata ”revindiceer”, yang berarti yang meminta kembali miliknya. Sita revindikatoir adalah sita terhadap barang milik kriditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat). Dan Sita tersebut bukanlah untuk menjamin tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kridetur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. (Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2005, hal. 80).
[8] Sita Konservatoir (conservatoir beslaag) ialah sita terhadap barang-barang tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang / piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita tersebut dimaksudkan sebagai jaminan atau tanggung jawab (Ibid, hal. 76).

[9] Sita Marital dapat dimohonkan oleh suami atau isteri dalam sengketa : a. Perceraian, b. Pembagian harta perkawinan, c. Pengamanan harta perkawinan. Sita Marital dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian atau setelah perceraian terjadi, tujuannya adalah untuk mengamankan harta bersama suami istri sehingga selama masa sita tidak dapat dilakukan penjualan harta kecuali dengan izin dari pengadilan agama.(Ibid, hal. 81).

[10] Untuk itu dilakukan sidang peringatan oleh Ketua Pengadilan memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa peringatan dan masa peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari sebagaimana ditentukan pasal 207 R.Bg / 196 HIR. Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tergugat tetap tidak mau memenuhi kewajiban yang dihukumkan kepadanya, maka sejak saat itu Ketua Pengadilan secara ex officio mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita untuk melakukan “sita eksekusi”. (Lihat M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 60).

Last Updated (Tuesday, 01 February 2011 09:47)